Selain itu pemerintah juga akan terus melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia serta pelaku usaha di bidang PBK.Bappebti memiliki wewenang melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang di bidang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya.Tj

Furthermore, Prabowo has strongly asserted the Protection Ministry’s statutory prerogatives in setting defense procurement plan. This really is a major departure from previous observe, the place the Defense Ministry solicited needs through the solutions and pursued weapon procurement appropriately, despite parliamentary and general public objecti